Lomba 5th PHSAC

Lomba PHSAC Se-Kalimantan Barat, lomba yang diadakn di politeknik negeri pontianak yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi. lomba PHSAC yaitu Lomba antar SMA/SMK/MA Sederajat se-Kalimantan Barat
Ayooo… siswa-siswi SMA/SMK/MA Se-Kalimantan Barat ikutan,

Lomba PHSAC SE-KALBAR
Lomba PHSAC SE-KALBAR

Menakar HAM Pada Qonun Malaka

                       MENAKAR HAM PADA Qanun Melaka
                                        Baidhillah Riyadhi
Mengkaji pasal-pasal yang termaktub dalam Qanun Melaka, maka akan diketahui adanya pengaruh Hindu dan pengaruh Islam. Kedua norma tersebut (Hindu dan Islam) ikut serta memberi warna yang khas bagi undang-undang Melaka. Perubahan sejarah dari Melayu Hindu kepada Melayu Islam, menjadi titik tolak yang bermakna bagi sejarah pertumbuhan kebudayaan dan perundangan masyarakat Melayu. Menurut kajian dari beberapa sarjana Barat seperti William R.Roff dan Alfred P.Rubin, menyatakan bahwa undang-undang Melaka pada dasarnya adalah berasaskan pada hukum Islam di samping berpegang pada hukum akal dan hukum adat. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena adanya beberapa ungkapan yang mengandung nilai-nilai Islami terdapat dalam undang-undang Melaka, seperti : “mengikut hukum Allah”, “menurut dalil Qur’an” dan “menurut amr bi al-ma’ruf wa nahyi ‘an al-munkar”. Bahkan lebih jelas lagi terdapat beberapa pasal yang mengadopsi hukum Islam.
Sebelum Sultan Muhammad Shah (Raja Melaka ke-3 kurun 1424-1445), undang-undang hanya dalam bentuk titah perintah yang bercorak resam tentang larangan, hak-hak istimewa Raja (royal prerogatif), tangung jawab Raja dan pembesar-pembesar negeri, tidak diterapkan hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam. Tetapi setelah priode tersebut, keadaan Melaka menjadi berbalik. Banyak ditemukan hukum Islam yang terdapat dalam Qanun Melaka.
Dimungkinkan pada awal berdirinya kerajaan Melaka, hukuman bagi pelaku pidana seperti mencuri, merampok, dan berzinah ditentukan berdasarkan hukum adat setempat. Tetapi karena hukum adat kurang dapat berjalan secara efektif, maka pada masa pemerintahan selanjutnya, pelaku pidana ditetapkan hukuman sesuai dengan hukum Islam seperti potong tangan (kudung tangannya). Tampaknya hukum Islam dapat dirasionalisasikan dengan keperluan sekuler untuk menjaga ketentraman sosial dalam masyarakat. Sejarah Melayu menjelaskan bahwa akibat perbuatan pencurian maka rakyat menjadi tidak beraturan. Mungkin hukum adat tidak banyak memberikan kesan untuk membendung perbuatan mencuri, oleh sebab itu kemudian diganti hukum Islam. keefektifan hukum Islam terbukti setelah sultan Alaudin Riayat Shah menerapkan hukun had.
Adanya hukum “kudung tangan” jelas memberikan kesan yang diterapkan secara tertulis di dalam Qanun Melaka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 7: 2 Qanun Melaka:
“ Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya maka kenalah denda akan dia setengah harganya… adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh melainkan dipotong tangannya”.

Dengan kata lain, setelah kedatangan Islam, undang-undang Islam memberikan kesan yang cukup besar pada perkembangan intelektual masyarakat Melayu khususnya bagi perkembangan undang-undang kesultanan Melaka. Pada beberapa pasal dalam kitab Qanun Melaka ditemukan beberapa kalimat dan istilah Arab atau Parsi yang digunakan sebagai bahasa ungkapan undang-undang. Seperti dalam kitab Qanun Melaka disebutkan lafaz fasal, bai’, wallahu’alam, dan lain sebagainya.
Kesan adanya corak hukum Islam dan hukum adat pada Qanun Melaka bukan hanya nampak dalam masalah pidana saja, tetapi selain masalah pidana juga demikian seperti hukum mua’amalat, munakahat, ibadat, jual beli (bai’), fara’id, khiyar dan hukum keluarga. Pada tulisan ini, pembahasan lebih difokuskan dalam masalah pidana (jināyah), walaupun disadari terkadang menyangkut pada masalah yang lain.
Dalam pandangan fuqaha’, jināyah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Pada umumnya pengertian jināyah digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti: penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Disamping pendapat tersebut ada juga pendapat yang membatasi jināyah pada kesalahan yang diancam hukuman hudūd dan qişaş. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jināyah adalah jarimah, yaitu: larangan-larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) bagi seorang mukallaf yang diancam Allah dengan dihukuman had atau ta’zir.
Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terlaksananya hukuman jināyah karena terpenuhinya tiga unsur yang merupakan rukun jināyah. yaitu: pertama; adanya dalil-dalil syar’i yang melarang atau yang memerintah suatu perbuatan dengan ancaman hukuman, kedua; melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh syara’, ketiga; pelaku kesalahan adalah orang yang dapat memahami khitab atau telah dapat dikenakan taklif (mukallaf). Tanpa terpenuhinya ketiga rukun tersebut, maka tidak dapat dilaksanakan hukuman jināyah.
Adapun bentuk hukuman jināyah berbeda-beda sesuai dengan kadar dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Pada umumnya, para ulama membagi jārimah berdasarkan atas berat ringannya hukuman manjadi tiga macam, yaitu: Jarimah hudūd, Jārimah qişaş/diyat dan Jarimah ta’zir.
Dalam Qanun Melaka ditemukan tiga macam bentuk hukuman pidana (jināyat), yaitu : hukuman hudūd, hukuman qişaş/diyat dan hukuman ta’zir. Pada kertas kerja ini hanya dibahas tentang hukuman hudūd.
Hukum Hudūd
Dalam Qanun Melaka terdapat ketentuan hukum hudūd yang berkaitan dengan kesalahan zina, khadhaf, mencuri, meminum khamr dan meninggalkan sembahyang. Hukuman bagi seseorang yang melakukan perzinaan ada dua macam, yaitu: pertama, bagi orang yang sudah menikah, maka baginya dihukum rajam. Kedua, bagi orang yang belum menikah maka baginya dihukum cambuk sebanyak seratus (100) kali. Ketetapan tersebut termaktub dalam undang-undang Melaka pasal 40:2 :
“Fasal yang keempat puluh pada menyatakan hukum zinah itu atas dua perkara: suatu muhson namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami dengan nikah yang sah. Dan tiada muhson laki-laki yang tiada beristri dan perempuan yang belum bersuami. Bermula maka yang muhson itu dihukum rejam dan dilontar dengan batu hingga mati. Maka ghairu muhson hadnya didera seratus kali palu, dibuangkan keluar negeri itu setahun lamanya.”

Ketetapan hukum tersebut berdasarkan pada al-Qur’an surat al-Nur (24) ayat 2 :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة… (الأية)

Kitab Qanun Melaka membedakan beratnya hukum yang dilakukan oleh para pezina di antara yang merdeka dengan yang hamba, jika zina dilakukan oleh golongan hamba sahaya maka hamba tersebut dikenakan hukuman cambuk sebanyak limapuluh (50) kali, lain halnya jika pelaku zina adalah orang yang merdeka, ia harus menerima hukuman cambuk sebanyak seratus (100) kali yaitu dua kali lipat hukuman yang harus diterima oleh seorang hamba. Ketetapan tersebut sesuai dengan al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 25.
فمن أتينا بفاحشة فعليهن ما على المحصنات من العذاب …. (الآية)
Perbedaan jenis hukuman tersebut dimungkinkan agar orang-orang yang merdeka tidak sewenang-wenang melampiaskan hawa nafsunya, sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan zina, karena orang yang merdeka memiliki peluang yang lebih besar untuk berbuat zina jika dibandingkan dengan seorang budak. Hal ini dilihat dari pandangan umum, bahwa pada saat itu seorang budak tidak berani melakukan sesuatu tanpa adanya anjuran atau izin dari tuannya.
Hukuman zina yang termaktub dalam Qanun Melaka disesuaikan dengan teks nas syar’i. Pengambilan hukuman tersebut mengikuti pemahaman sebagian ulama yang berpendapat bahwa had zina adalah termasuk hukum qath’i (ta’abudi) yang tidak dapat diubah dan diganti dengan bentuk hukuman yang lainnya.
Adapun Qadhf ialah menuduh seseorang berbuat zina. Ditegakkannya hukuman Qadhf menunjukkan bahwa tuduhan zina yang ditujukan kepada seseorang adalah tidak benar. Qanun Melaka menetapkan hukuman bagi orang yang berbuat kesalahan Qadhf dengan denda sepuluh tahil jika orang yang dituduh adalah orang yang merdeka dan apabila orang yang dituduh seorang hamba hukumannya adalah dua tahil sepaha. Walaupun adanya ketetapan hukuman tersebut, Qanun Melaka juga menginformasikan bahwa dalam hukum Islam seseorang yang menuduh orang berzina tanpa adanya bukti yang dapat membenarkan akan dicambuk sebanyak delapanpuluh (80) kali. Keputusan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nur (24) ayat 4.
Beratnya hukuman bagi pelaku Qadhf diharapkan seseorang tidak mudah menuduh zina kepada seseorang. Seandainya seseorang (kurang dari empat orang saksi sebagaimana yang disyaratkan) benar-benar menyaksikan perbuatan zina saudaranya, maka hendaklah mempertimbangkan eratnya tali persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) dengan cara menutupi kesalahannya. Hal ini bukan berarti menjauhkan diri dari tegaknya hukum Allah, tetapi karena persyaratan empat orang saksi memang harus terpenuhi. Apabila seorang penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dengan bukti yang lengkap maka orang yang menuduh mendapat hukuman qadhf.
Sangsi hukuman qadhf dapat dihapuskan apabila para saksi menarik persaksiannya yang semula menyatakan bahwa seseorang telah menuduh zina. Disamping itu, diperkuat dengan adanya pengakuan dari pelaku zina atas kebenaran tuduhan yang ditujukan kepada dirinya.
Berkaitan dengan masalah murtad, dalam kitab Qanun Melaka diatur pada pasal yang ke 36.1: “Apabila seorang Islam itu murtad, disuruh tobat tiga kali, jika tiada mau tobat dibunuh hukumnya, jangan dimandikan dan jangan disembahyangkan dan jangan ditanam pada kubur Islam.”
Dari ketetapan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa menurut kitab Qanun semua orang yang murtad seakan identik dengan orang kafir harbi, sehingga harus dibunuh dan tidak boleh dikubur pada maqam muslim. Keputusan hukum bunuh bagi oramg murtad sesuai dengan pendapat para Imam mujtahid. Seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang murtad tiada wajib disuruh untuk bertaubat terlebih dahulu, tapi langsung saja dibunuh, jika ketika akan melaksanakan hukuman ternyata orang yang murtad minta penangguhan, maka hendaknya diberi penangguhan selama tiga hari. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa orang yang murtad wajib terlebih dahulu diberi peringatan dengan disuruh untuk bertaubat. Jika ia mau bertaubat maka diterimalah taubatnya, tetapi apabila ia menolak maka ditangguhkan hingga tiga hari, apabila belum juga mau bertaubat maka hendaklah ia dijatuhi hukum bunuh. Adapun menurut imam Ahmad terdapat dua pendapat, pendapat yang pertama sependapat dengan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang kedua sepakat terhadap pendapat Imam Malik. Pada prinsipnya, mereka setuju hukum bunuh bagi orang yang keluar dari agama Islam.
Menurut penulis, hukuman bunuh bagi orang murtad kiranya perlu dikaji kembali, mengingat memilih suatu agama sebagai pedoman hidup dalam kehidupan di dunia ini adalah hak asasi setiap manusia, disamping itu Allah tidak memaksakan dan memberi kebebasan bagi umat manusia untuk memilih agama yang dikehendaki oleh setiap insan. Dalam al-Qur’an dituliskan beberapa ayat yang menjelaskan tentang murtad, seperti: Q.s. al-Baqarah: 217, Q.s. al-Māidah: 54, Ali Imran: 106, Q.s. Muhammad: 27-27 dan banyak ayat lainnya. Kesemua ayat tersebut tidak menyinggung hukum pidana mati bagi pelaku riddah. Hukuman pidana mati bagi orang yang murtad baru disinggung dalam al-Hadith, seperti sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي جدثنا الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق من الدين ( رواه البخارى)

Dari penelusuran hadith Nabi yang berkaitan dengan masalah murtad, dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya hukum bunuh bagi orang yang murtad terjadi pada masa peperangan dengan orang kafir. Sering kali mereka mengadakan konspirasi bersama orang kafir untuk kembali memerangi Islam. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan hukuman mati bagi orang yang murtad lebih disebabkan oleh adanya konspirasinya dengan orang kafir yang memusihi Islam, bukan semata-mata disebabkan oleh keluarnya dari agama Islam.
Berkaitan dengan masalah pencurian, Qanun Melaka mengatur dalam pasal ketujuh ayat dua yang menetapkan potong tangan bagi para pencuri. Hal ini merujuk pada hukum pidana Islam. Hanya saja Kitab Qanun Melaka tidak mengatur secara jelas kadar nisab barang yang dicuri, sehingga diberlakukan hukum potong tangan.
Adapun dalam hukum Islam, ukuran nisab barang yang dicuri di antara para fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi’i mengukur nisab barang yang dicuri sebesar ¼ dinar. Sementara Imam Abu Hanifah mengukur nisab sebesar 10 dirham atau 1 dinar. Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat bahwa nisab barang yang dicuri adalah 4 dinar atau 40 dirham.
Di samping hukum potong tangan, Qanun Melaka juga tidak mempersoalkan hukum bunuh bagi pencuri, apabila pencuri tertangkap basah di saat melakukan pencurian. Pada pasal 7.3 dituliskan: “Adapun waktu ia mencuri itu dibunuhnya, suatupun tiada perkataan lagi”. Demikan pula adanya dengan pencurian yang dilakukan pada kampung orang dengan membawa senjata tajam dan mengadakan perlawanan.
Memperhatikan ketetapan kitab Qanun Malaka, maka dapat dikatakan bahwa ketetapan tersebut tidak secara mutlak mengambil ketentuan hukum Islam, sebab hukum Islam tidak menghukum bunuh bagi orang yang mencuri, dalam ketetapan tersebut tampak hukum adat yang lebih dominan. Memasuki kampung orang lain dengan tanpa izin merupakan suatu kesalahan, karena dianggap melanggar tatakrama adat kampung. Oleh sebab itu warga kampung berhak untuk memberikan suatu hukuman, tanpa harus menunggu keputusan dari pegawai kerajaan. Warga kampung diberi hak sepenuhnya untuk menjaga kehormatan dan segala sesuatu yang mereka miliki. Sehingga apapun bentuk hukuman yang diberikan oleh masyarakat demi menjaga kehormatan dan harta mereka disahkan dan dilindungi oleh undang-undang.
Hukum Islam tidak membenarkan hukuman mati bagi pelaku pencurian, apalagi yang dilakukan masyarakat (main hakim sendiri). Karena pelaksanaan hukuman adalah hak Ulul Amri, oleh sebab itu seyogyanya pencuri yang tertangkap diserahkan kepada pemerintah.
Selanjutnya Qanun Melaka menetapkan bahwa pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, tidak semuanya mendapat keputusan hukum yang sama, pelaku pencurian mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencuri yang tidak melakukan langsung pencurian. Hal ini karena dianggap orang yang melakukan pencurian langsung dituntut untuk bertanggungjawab pada apa yang telah dikerjakannya, sementara teman-temannya yang lain belum sempat melakukan pencurian. Menurut penulis seharusnya otak pencurian mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pada pencuri yang melakukan pencurian, karena pada dasarnya peranan pemilik ide pencurian lebih besar jika dibanding dengan pelakunya, boleh jadi pelaku pencurian hanya sekedar melaksanakan perintah dari pemilik ide pencurian.
Menurut kitab Qanun Malaka, pencurian yang dilakukan pada siang hari mendapat hukuman yang lebih ringan jika dibanding dengan hukuman yang dilakukan pada malam hari, sabagaimana disebutkan:
“Adapun hukum orang yang mencuri tanam-tanaman orang lain seperti tebu, pisang atau sirih pinang atau buah-buahan tiada dipentung hukumnya, tetapi jikalau malam ia mencuri ditikam oleh yang empunya tanam-tanaman tiadalah salah atasnya. Dan jikalau didapat siang hari didenda oleh hukum 10 emas dan harta yang dicurinya digantung pada batang lehernya, dibawa berkeliling negeri”.

Dari ketetapan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa faktor waktu ikut serta menentukan berat ringannya suatu hukuman, ringannya hukuman yang dilakukan pada siang hari dimungkinkan karena mudahnya perlakuan pencurian deketahui oleh masyarakat, sehingga tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pada organ tubuh. Lain halnya ketika pencurian dilakukan pada malam hari, di mana pada umumnya orang-orang sedang tidur. Di samping itu peluang melakukan pencurian lebih besar jika dibandingkan dengan yang dilakukan pada siang hari.
Menurut penulis, waktu pencurian tidak ada pengaruhnya terhadap berat ringannya keputusan hukum. Berat ringannya hukuman hanya diukur dari nilai barang yang dicuri dan situasi kondisi yang melingkupi kehidupan pencuri. Adapun pencurian yang dilakukan siang atau malam hari sama saja tidak dapat mempengaruhi ketetapan kadar hukum. Yang turut menetapkan kadar hukum diantaranya adalah ukuran barang (nisab harga) yang dicuri. Disamping keadaan yang dialami oleh pencuri. Seperti Umar bin Khatab r.a. pernah tidak menerapkan hukum potong tangan pada musim kekurangan pangan.

Hanya situs lain dari WordPress